PERISTIWASEKITARJAMBI, JAMBI – Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah—apakah melalui sistem langsung oleh rakyat atau tidak langsung melalui DPRD—adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Perbedaan pandangan bukanlah hal yang harus dipertentangkan, melainkan dikelola menjadi energi intelektual untuk mencari formulasi terbaik bagi kepentingan rakyat.
Apapun sistem yang digunakan, tujuan utamanya tetap sama: menghadirkan kepemimpinan daerah yang berintegritas, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai organisasi profesi wartawan, IWO memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong literasi publik dan menghadirkan ruang-ruang diskusi yang objektif dan berimbang. Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga jembatan dialog antara kebijakan dan masyarakat. Karena itu, FGD ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk turut menjaga kualitas demokrasi melalui edukasi dan kajian yang argumentatif,” kata Ketua PW IWO Provinsi Jambi Erwin Majam,SH pada saat membuka acara FGD Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Jumat (13/02/2026), bertempat di Rumah Kebangsaan Siginjai, Kota Jambi.
” Kami berharap diskusi hari ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bernas, rekomendasi yang konstruktif, serta memperkaya perspektif kita semua tentang masa depan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi,” harap Erwin.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi dan juga selaku Ketua DPW PKS Jambi Mustaharuddin, SE.ME mengatakan bahwa Pilkada langsung kedaulatan rakyat lebih besar dibandingkan dengan Pilkada tidak langsung.
“Kalau menurut kami manfaatnya tentu kalau Pilkada langsung dipilih masyarakat kedaulatan rakyat tentu lebih besar, dibandingkan dengan kedaulatan elit tapi juga moderatnya adalah money politik, kemudian terjadinya konflik sosial. Dan terkait dengan Pilkada tidak langsung konflik konflik horizontalnya lebih sedikit karena yang memilih itukan DPR sehingga masalahnya bisa diminimalisir kemudian kelemahannya adalah lemahnya kedaulatan rakyat artinya masyarakat sebagai penonton,” katanya.
Mustaharuddin juga menyampaikan sikap bahwa sampai saat ini PKS belum ada keputusan karena lebih fokus pada bencana di Sumatera.
“Kalau sikap PKS sampai hari ini memang belum ada keputusan, karena PKS lebih fokus kepada bencana yang terjadi di Sumatera beberapa bulan yang lalu, tapi dari pimpinan menyampaikan kita perlu sama-sama mengevaluasi pilkada ini baik langsung ataupun tidak langsung yang jelas intinya bagaimana Pilkada itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu Djokas Siburian, SE anggota DPRD Kota Jambi dari Partai PDI Perjuangan menyampaikan bahwa lebih dominan menginginkan Pilkada tetap dipilih langsung oleh masyarakat. Dan menyatakan sikap dan dukungannya tetap pada jalur pemilihan langsung oleh pemilih.
“Sebenarnya sudah jelas bahwa aspirasi masyarakat itukan sangat dominan dan menginginkan bahwa pilkada itu tetap dipilih langsung oleh masyarakat artinya jika ada pihak-pihak yang memaksakan untuk pilkada melalui DPR inikan ada semacam paksaan, justru paksaan ini berpotensi menimbulkan situasi yang mungkin tidak stabil. Kalau PDI Perjuangan cuman tiga hal saja, PDI Perjuangan yakin menyatakan kami setuju dan mendukung tetap pada jalur pemilihan langsung oleh pemilih,” tukasnya.
Selain itu, Dr Mochammad Faris, LL.M Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) menyampaikan terkait dengan polemik pilkada langsung maupun tidak langsung dirinya mengingatkan bahwa kalau bicara tidak langsung dalam artian pemilihnya lewat DPR maka tidak ada fungsi DPR untuk memilih kepala daerah.
Menurutnya yang harus diperbaiki substansialnya adalah Partai Politiknya atau internal partai politik seperti proses rekrutmen kaderissi.
“Substansial adalah Partai politiknya dibagian demokrasi internal partai politik, proses rekrutmen kaderisasi, proses rekrutmen calon-calon yang akan nanti menjadi kepala daerah. Partai politik itu satu-atunya lembaga yang di amanahkan oleh undang-undang untuk melakukan seleksi kepemimpinan, maka harus di awasi betul bagaimana proses rekrutmen tersebut,” katanya. (*).
Discussion about this post