PERISTIWASEKITARJAMBI.COM, JAMBI– Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara lebih menyeluruh.
Pengendalian tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman titik api, tetapi harus mencakup pencegahan, penguatan operasi darat, perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum hingga pemulihan ekosistem.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi perkembangan Karhutla Provinsi Jambi per 22 September 2026.
Berdasarkan laporan Posko Satgas Karhutla, terdapat 61 hotspot pada periode pukul 00.00–16.00 WIB. Secara kumulatif, hotspot sepanjang 2026 telah mencapai 10.055 titik, sementara estimasi luas lahan terbakar sekitar 3.603,71 hektare.
“Angka hotspot harian memang perlu kita pantau, tetapi jangan sampai kita hanya melihat satu indikator. Hotspot kumulatif sudah lebih dari 10 ribu titik, luas terbakar sudah sekitar 3.600 hektare, kualitas udara di beberapa wilayah tidak sehat, dan masyarakat mulai menghadapi tekanan kesehatan. Jadi penanganannya harus holistik,” katanya.
Tanjab Timur Prioritas Respons Cepat
Dari 61 hotspot pada 22 September, sebanyak 56 titik atau sekitar 91,8 persen berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dua titik tercatat di Muaro Jambi, dua di Tanjung Jabung Barat dan satu di Sarolangun.
Menurut Ivan, konsentrasi tersebut harus menjadi dasar pengerahan sumber daya lapangan.
“Kalau lebih dari 90 persen hotspot hari itu terkonsentrasi di Tanjab Timur, maka operasi kita juga harus mengikuti peta risiko tersebut. Titik harus segera diverifikasi, sumber air dipastikan, personel dikerahkan dan kebakaran yang ditemukan harus ditangani secepat mungkin,” katanya.
Ivan mendorong standar respons kurang dari 24 jam, khususnya terhadap hotspot yang telah terverifikasi sebagai kebakaran.
Menurutnya, kecepatan sangat menentukan karena kebakaran kecil jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan setelah api meluas, terutama pada kawasan gambut.
Batanghari Luas Terbakar Terbesar
Data laporan menunjukkan estimasi luas terbakar di Jambi mencapai 3.603,71 hektare.
Batanghari menjadi daerah dengan luasan terbesar, sekitar 1.217,29 hektare, disusul Muaro Jambi 556,61 hektare, Sarolangun 508,55 hektare, Tanjung Jabung Barat 493,75 hektare, Tebo 315,71 hektare dan Tanjung Jabung Timur 271,70 hektar.
Ivan mengatakan, indikator luas terbakar harus menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan penanganan.
“Jangan hanya mengatakan hotspot turun kemudian menganggap keadaan sudah selesai. Kalau luas lahan terbakar masih bertambah, berarti pekerjaan kita belum selesai. Target berikutnya harus jelas: hentikan pertambahan luas terbakar,” tegasnya.
Ia meminta lokasi yang telah dipadamkan terus dilakukan mop-up dan pendinginan agar tidak terjadi kebakaran ulang.
Persoalan karhutla juga semakin berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Data 22 September menunjukkan ISPU Muaro Jambi mencapai 290 atau Sangat Tidak Sehat. Kota Jambi tercatat 194, Tanjung Jabung Timur 159 dan Tebo 113, yang dalam laporan berada pada kategori Tidak Sehat.
Ivan juga mendorong pemerintah membangun pengendalian Karhutla berbasis satu data dan satu peta risiko.
Data hotspot tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah perlu mengintegrasikan lokasi kebakaran aktual, luas terbakar, karakteristik gambut, arah angin, ISPU/PM2.5, kepadatan penduduk, kesiapan sumber air serta indikator kesehatan
Hal ini terlihat dari kondisi Muaro Jambi. Meski hotspot hari berjalan hanya tercatat dua titik, ISPU mencapai 290. Artinya, lokasi hotspot tidak selalu identik dengan wilayah yang mengalami paparan asap terberat.
Karena itu, menurut Ivan, pemerintah membutuhkan dua peta yang bergerak bersamaan: peta api dan peta dampak asap terhadap masyarakat.
Discussion about this post