PERISTIWASEKITARJAMBI, JAMBI– Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat basis data kemiskinan dengan menerapkan sistem verifikasi dan validasi (verval) berbasis digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.
Sebagai upaya percepatan, Pemerintah Kota Jambi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Verval Data Fakir Miskin yang melibatkan seluruh ketua RT se-Kota Jambi. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, pada Selasa (23/9/2025) ini menjadikan para ketua RT sebagai garda terdepan di wilayah masing-masing.
”Kami mengumpulkan seluruh Ketua RT dan berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan program Kartu Bahagia tepat sasaran,” ujar Wali Kota Maulana.
Ia menekankan bahwa proses verifikasi kini lebih transparan dan berbasis data digital yang mencakup detail seperti data anggota keluarga dan kondisi rumah. Sistem digital yang bernama ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi) ini akan mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kesehatan, hingga intervensi rumah tangga.
”Kalau dulu masih banyak bantuan tak tepat sasaran, sekarang semua berdasarkan data digital. Tidak ada lagi persepsi, semua bisa diverifikasi,” tegas Maulana.
Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 75 ribu jiwa data fakir miskin yang harus diverifikasi. Dari total 342 ribu jiwa penduduk miskin, baru 13 ribu Kartu Keluarga (KK) yang sudah terverifikasi.
”Kami kekurangan tenaga, sementara area sangat luas. Oleh karena itu, keterlibatan ketua RT sangat penting untuk mempercepat proses verval ini,” jelas Yunita.
Dia menambahkan, pihaknya tidak hanya mengejar target angka, tetapi juga fokus pada pemeringkatan berdasarkan indikator kemiskinan. Hal ini bertujuan agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
Wali Kota Maulana menambahkan, pihaknya juga menghadapi tantangan terkait data yang bermasalah. Ia menyoroti kasus pemutusan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat yang menimpa sekitar 90 KK di Jambi karena terindikasi judi online. Selain itu, ada banyak warga miskin yang dihentikan bantuannya karena memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
”Kami sudah mengirimkan surat protes ke pusat untuk meminta verifikasi ulang,” kata Maulana. “Masyarakat miskin kita dorong untuk berusaha, sehingga banyak yang mengurus NIB. Ini justru jadi kendala dan perlu perjuangan untuk mengembalikan mereka ke daftar penerima bantuan.”
Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk menyelesaikan verval data ini sebagai pijakan utama dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan yang akurat dan berbasis bukti. (*)
Discussion about this post