PERISTIWASEKITARJAMBI, JAMBI– Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Jambi dalam agenda Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Swarna Bumi Gedung DPRD kota Jambi, pada Senin siang (07/04/2026).
Rapat Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E dengan turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi, Unsur Forkomfinda serta jajaran dilingkungan Pemkot Jambi dan Instansi Vertikal di Kota Jambi.
Dikesempatan itu, Wali Kota Maulana menjawab sejumlah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Jambi Tahun 2025, yang telah disampaikan oleh seluruh Fraksi-Fraksi DPRD Kota Jambi pada Senin 06 April lalu.
Berkaitan dengan Pencapaian Makro, yaitu peningkatan inflasi ini telah menjadi perhatian Pemkot Jambi selaku eksekutif terhadap ketersediaan bahan pangan dan fluktuasi harga yang bisa dikendalikan, yang salah satu penyebabnya adalah beroperasinya 41 dapur MBG yang menjadi peningkatan kebutuhan bahan pangan.
“Maka kami sudah membentuk tim untuk percepatan rantai pasok MBG ini terutama di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi,” kata Maulana.
Selanjutnya, dalam hal pembangunan ekonomi eksklusif, Pemerintah Kota telah mendorong agar ekonomi terutama dibidang UMKM mendapatkan multiflayer efek yaitu dari berbagai kegiatan event dan festival.
Wali Kota Maulana juga mengucapkan terimakasih atas apresiasi terkait pencapaian pengelolaan keuangan daerah. Dimana, tahun lalu terjadi peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang mencapai diangka angka Rp. 2 triliun lebih.
“Pajak pajak UMKM kami lakukan relaksasi termasuk PPHTB kita turunkan, PBB yang menunggak diperbolehkan mencicil, artinya dengan sentuhan kebijakan dan relaksasi dapat memberi dampak terhadap peningkatan dibidang PAD, tanpa harus membebani pelaku UMKM,”ucapnya.
Ia juga menjawab, terkait permasalah penyertaan modal pada Bank Jambi yang saat ini masih dalam proses kajian dari tim ahli dari Bank Jambi.
“Kita sudah menyurati dan meminta kejelasan, serta ketegasan menerima atau tidak sehingga Pemkot bisa mengambil langkah selanjutnya,” ucap Maulana.
Berkaitan permasalahan penyelesaian sampah, Pemerintah Kota menyadari betul ini merupakan PR yang juga harus diimbangi kesadaran kolektif bersama. Dimana, peningkatan timbunan sampah produksi ditingkat rumah tangga meningkat karena perubahan gaya hidup.
“Melalui program Kampung Bahagia kebersihan telah menjadi prioritas utama, dengan melakukan pengadaan gerobak motor disetiap RT melalui program 100 juta per RT dan alhamdulilah sudah bejalan di Kecamatan Pelayangan berbasis OPBM agar tidak ada TPS liar, serta dilanjutkan dengan penegakan Perda terhadap pelanggaran,” ujarnya.
Menurutnya, apa yang menjadi masukan melalui pandangan umum fraksi merupakan kritik yang membangun, guna menjadikan Kota Jambi lebih baik.
“Saya kira setiap kritik ini bertujuan untuk membangun, untuk kita sama -sama menjadi lebih baik,” tuturnya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran, serta perhargaan yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Jambi, ini merupakan kalaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif yang merupakan bagian penting dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas Wali Kota Maulana. (*)
Discussion about this post